Banner
BPPAUDDIKMAS KALTENGDITJEN PAUDDIKMAS
Jajak Pendapat
Bagaimana menurut Anda tentang tampilan website ini ?
Bagus
Cukup
Kurang
  Lihat
Statistik

Total Hits : 22280
Pengunjung : 1399
Hari ini : 3
Hits hari ini : 11
Member Online : 0
IP : 54.162.171.242
Proxy : -
Browser : Opera Mini
:: Kontak Admin ::

karsajobfair    
Agenda
20 August 2018
M
S
S
R
K
J
S
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

RAKOR BP Paud-Dikmas dan Disdik Bersinergi

Tanggal : 04/16/2018, 17:01:20, dibaca 33 kali.

BP Paud-Dikmas dan Disdik Bersinergi Dr Wartanto: Pemda Wajib Alokasikan Dana Pendidikan//SUB PALANGKA RAYA-Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kalteng menggelar rapat koordinasi, Selasa (10/4), bertempat di Aula setempat. Rakor ini dalam rangka menyatukan persepsi dan memberikan perkembangan atas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jendral Paud dan Dikmas. Sekretaris Direktorat Jendral Paud dan Dikmas, Dr Wartanto saat membuka kegiatan tersebut menyebutkan, pada tugas dan fungsi PP dan BP Paud dan Dikmas (UPT Pusat) di era berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 2014, telah terjadi perubahan besar yaitu tentang kewenangan Paud dan Dikmas diserahkan ke kabupaten/kota dan pemerintah pusat melaksanakan fungsi penerbitan NSPK, pembinaan dan pengawasan. Dengan begitu, otomatis pemerintah provinsi tidak lagi memiliki kewenangan terhadap program Paud Dikmas. “Meski diatur dalam UU bukan berarti pemerintah provinsi tidak bisa membantu dalam penanganan Paud dan Dikmas. Contohnya di Kalteng kita dibantu oleh Disdik Kalteng, seperti yang dikatakan Kepala BP Paud Dikmas Kalteng. Dengan adanya sinergitas seperti ini, kami yakin pengembangan model dan mengembangkan mutu dapat dicapai dengan mudah,” jelasnya. Selain itu, ia menyinggung tentang Standart Pelayanan Minimum (SPM) di mana SPM ini mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dasar bagi warganya. Artinya, SPM ini mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan,tak terkecuali pendidikan non formal dan pendidikan anak usia dini. “Tapi sangat disayangkan masih banyak pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan APBD untuk pendidikan anak usia dini dan kesetaraan dan hanya menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat,” tegasnya. Padahal pendidikan non formal, tambah Dr Wartanto, sangat membantu peningkatan kualitas dan keahlian sumber daya manusia, terutama anak-anak putus sekolah yang notabene kebanyakan dari keluarga tidak mampu dan miskin. “Dengan SPM ini pemerintah daerah bisa meningkatkan layanan pendidikan kesetaraan dan paud di daerah masing-masing. Dana pusat bisa menjadi stimulan,dan daerah bisa mengalokasikan secara maksimal,” ungkapnya. Hadir pada kesempatan itu, Ketua Badan Akreditasi Pendidikan (BAP) Kalteng, Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH, Kadisdik Kalteng, Dr H Slamet Winaryo Msi, Dekan FKIP UPR, Prof Dr Joni Bungai MPd dan Kepala BP Paud Dikmas Kalteng, Dr Didik Tri Yuswanto MPd.

 



Kembali ke Atas


Berita Lainnya :
 Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :


   Kembali ke Atas